Prosedur Izin Belajar

Izin Belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  • pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja dalam pangkat paling sedikit 2 (dua) tahun untuk program Diploma IV/S1 atau sederajat, Penata Muda (III/a) dengan masa kerja dalam pangkat paling sedikit 2 (dua) tahun untuk program S2 atau sederajat, dan Penata Muda Tk.I (III/b) dengan masa kerja dalam pangkat paling sedikit 2 (dua) tahun untuk program S3 atau sederajat;
  • memiliki ijazah SLTA atau sederajat untuk Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, ijazah Diploma III/Diploma I untuk program Diploma IV/SI atau sederajat, ijazah Diploma IV/S1 untuk program S2 atau sederajat, dan ijazah S2 untuk program S3 atau sederajat yang telah diakui sesuai administrasi kepegawaian;
  • masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program Izin Belajar sebelumnya;
  • mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
  • tidak meninggalkan tugas jabatannya;
  • memiliki hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  • tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing), tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  • program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dan akreditasi minimal B dari lembaga berwenang dan bukan model pendidikan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
  • program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
  • biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
  • PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

 

Proses penetapan PNS Izin Belajar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

  • PNS Izin Belajar yang berasal dari Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diusulkan oleh Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq. Kepala Biro Umum;
  • PNS Izin Belajar yang berasal dari Unit Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diusulkan oleh Pimpinan Unit Eselon II yang bersangkutan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq. Kepala Biro Umum;
  • dalam hal permohonan disetujui, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan Izin Belajar untuk disampaikan kepada PNS Izin Belajar melalui Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon II; dan
  • dalam hal permohonan Izin Belajar tidak disetujui, pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada PNS Izin Belajar disertai alasan yang jelas.

Permohonan untuk mendapatkan Izin Belajar diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

  • Surat Permohonan Izin Belajar;
  • Fotokopi hasil akreditasi BAN-PT dan/atau surat izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian terkait yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;
  • Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa; dan
  • Jadwal perkuliahan (asli) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *