SEKILAS INFO

SDM

WORKSHOP : Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian dan Disiplin PNS

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilaksanakan workshop dalam rangka meningkatkan pengetahuan para pengelola kepegawaian, baik di tingkat pusat maupun di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan penyelesaian permasalahan kepegawaian dan disiplin PNS.

 

Workshop Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian dan Disiplin PNS dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 di Jakarta, dihadiri oleh 3 (tiga) orang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara yaitu Akhmad Syauki, Direktur Peraturan Perundang-Undangan; Achmad Setiyanto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; Farhan Abdi Utama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya. Kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Dandy Yudha Feryawan Analis Kebijakan Ahli Madya, para Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Perwakilan dari Program dan Tata Kelola masing-masing Kedeputian, perwakilan Inspektorat serta staf pelaksana di Kelompok Substansi Manajemen SDM.

 

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memperluas peraturan mengenai kewajiban bagi PNS dan memberikan ketentuan hukuman yang lebih berat bagi PNS dalam rangka memberikan efek jera dan meningkatkan disiplin PNS. Selain itu, secara umum tingkat hukuman/jenis pelanggaran dibedakan berdasarkan sifatnya yang limitative (seperti peraturan masuk kerja) dan tergantung dengan tingkatan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan masuk kerja dapat diatur oleh peraturan Menteri dan terkait ketentuan hukuman disiplin sedang, berlaku setelah ada PP mengenai
gaji, tunjangan, dan fasilitas.

 

Prinsip Dasar PP 94/2021, antara lain yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung masing-masing PNS, pelanggaran disiplin PNS bukan Delik Aduan sehingga setiap atasan langsung yang mengetahui atau mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya maka atasan langsung wajib menindaklanjuti atau melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti atau memberikan hukuman disiplin yang tidak sesuai dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Atasan langsung diharapkan dapat bersikap konsisten dan
menjadi role model bagi bawahannya serta melakukan pembinaan disiplin tidak hanya pada dalam lingkungan pekerjaan tapi juga di luar lingkungan pekerjaan yang dapat menimbulkan dugaan pelanggaran disiplin.

 

 

Kelompok Subtansi Manajemen SDM, BIRO UMUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
© 2021. All Rights Reserved.