Pada hari Jumat, 26 Juli 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Sosialisasi mengenai tata cara pengajuan usul gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Hadir sebagai narasumber Ibu Siti Isro’yati,Analis, Sumber Daya Aparatur Ahli Muda dari Biro GTK, Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Kegiatan diikuti oleh sejumlah pegawai dari Tim Kerja Manajemen SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan usulan penghargaan. Beberapa poin penting yang dibahas dalam acara tersebut mencakup syarat umum dan khusus, syarat administrasi, serta batas waktu pengajuan yang harus dipenuhi.

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa dasar hukum pengajuan ini didasarkan pada berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang terkait. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Acara ini juga menekankan pentingnya integritas, moralitas, dan keteladanan bagi calon penerima penghargaan. Selain itu, disampaikan juga bahwa dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan meliputi identitas pribadi, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, serta bukti-bukti penghargaan yang pernah diterima. Proses verifikasi dan penilaian atas pengajuan ini melibatkan beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kelayakan calon penerima penghargaan.

Acara sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam pengajuan usulan penghargaan, sehingga ASN yang berjasa bagi negara dan bangsa Indonesia dapat memperoleh apresiasi yang layak dan pantas.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian penghargaan, serta mendorong motivasi bagi para aparatur negara untuk terus berprestasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Sosialisasi ini menjadi langkah dalam upaya mengusulkan penghargaan dan apresiasi terhadap ASN berprestasi khususnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.